Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan Mei 2008 berdampak pada kenaikan harga berbagai komoditas perdagangan termasuk bahan material konstruksi yang disinyalir akan mempengaruhi harga satuan pekerjaan dan nilai kontrak. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, pemerintah termasuk LKPP menerima pertanyaan dari beberapa Pemda dan Asosiasi Jasa Konstruksi (AABI, AKI, AKLI, GAPENRI, GAPENSI) yang pada intinya meminta kebijakan eskalasi atau penyesuaian nilai kontrak, khususnya untuk tahun anggaran 2008. Sebelum tiba pada keputusan perlu tidaknya eskalasi ada baiknya kita mempertimbangkan diskusi dibawah ini.
1. Apakah kenaikan harga BBM layak dijadikan alasan?
Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM sebesar 28,7% pada tanggal 23 Mei 2008 adalah konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah untuk secara bertahap mengurangi subsidi dalam rangka meringankan/menyelamatkan APBN yang semakin tertekan akibat kenaikan harga minyak dunia (dari US$ 80/barel pada tahun 2007 menjadi US$ 130/barel pada awal tahun 2008). Keputusan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba karena telah diwacanakan secara luas sejak 3-4 bulan sebelumnya, bahkan rencana pengurangan subsidi BBM telah dibicarakan dengan DPR setahun sebelumnya. Dengan demikian, sebetulnya tidak ada alasan bagi pelaku ekonomi termasuk penyedia barang/jasa untuk tidak mengetahui akan kemungkinan naiknya harga BBM, yang otomatis akan mempengaruhi harga komoditas lainnya. Selain itu, harga bahan-bahan konstruksi seperti besi/baja, semen, dan material lainnya telah mengalami kenaikan sejak setahun sebelumnya atau jauh sebelum pemerintah menaikkan harga BBM pada tanggal 23 Mei 2008 tersebut. Dengan kenyataan tersebut, maka penyedia barang/jasa yang yang mengikuti pelelangan sejak awal TA 2008 seharusnya telah memperhitungkan kemungkinan atas naiknya harga segala jenis barang/jasa yang terkait dengan pekerjaan yang akan ditekuninya! Pada tahun 2005 pemerintah juga pernah menaikkan harga BBM sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Maret (kenaikan 33%) dan Oktober (kenaikan 126%). Atas kenaikan yang terjadi pada bulan Maret 2005 pemerintah sama sekali tidak memberikan kebijakan eskalasi, tetapi atas kenaikan pada bulan Oktober 2005 memberikan eskalasi melalui Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.06/2005 Tanggal 9 November 2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005. Diberlakukannya eskalasi harga pasca Oktober 2005 itu dapat “dimengerti” karena kenaikan harga BBM yang sangat signifikan (126%) dan keputusannya diambil secara “mendadak” sehingga terbukti mengakibatkan adanya “gangguan industri” (lihat keterkaitannya dengan butir diskusi berikutnya). Perlu diingat pula, bahwa ke depan pemerintah akan mengurangi subsidi BBM sedikit demi sedikit sampai akhirnya harga BBM mencapai nilai keekonomiannya. Apabila saat itu tiba, maka harga BBM akan mengikuti rezim pasar, artinya dapat naik atau turun sewaktu-waktu sesuai dengan fluktuasi harga minyak di pasar dunia. Bayangkan bagaimana repotnya kita mengatur eskalasi (atau deskalasi?) dengan situasi seperti itu. Oleh karena itu, mulai sekarang kita perlu mendidik sekaligus menyadarkan masyarakat, bahwa BBM bukanlah komoditi yang misterius atau magis sehingga premise “kenaikan harga BBM selalu menyebabkan eskalasi” adalah tidak selamanya benar.
2. Adakah landasan hukum yang kuat untuk menetapkan eskalasi harga?
Dalam Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak ada Pasal yang khusus mengatur eskalasi harga, baik atas kenaikan harga BBM atau atas kenaikan harga apa pun. Jadi, kalaupun eskalasi perlu dilakukan maka dasar hukumnya adalah “penafsiran” atas beberapa Pasal yang terkait, antara lain dengan gambaran sebagai berikut : (a) Pasal 34 berbunyi: “Perubahan kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. (b) Pasal 35 Ayat (1) berbunyi: “Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak”. (c) Lampiran I, Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, C Penyusunan Kontrak, 2 Syarat-syarat Umum Kontrak, butir 15) Keadaan Kahar, berbunyi: “a) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi; b) Yang digolongkan keadaan kahar adalah: (1) Peperangan; (2) Kerusuhan; (3) Revolusi; (4) Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; (5) Pemogokan; (6) Kebakaran; (7) Gangguan industri lainnya”. (d) Lampiran I, Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, E Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment), butir 1 Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga, berbunyi: “a. Penyesuaian harga (price adjustment) hanya diberlakukan bagi kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan pertama pelaksanaan pekerjaan; b. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran”. (e) Lampiran I, Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, E Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment), butir 2 Rumusan penyesuaian harga satuan, berbunyi: “Hn=Ho(a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+......)”. Dimana Hn = Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga satuan barang/jasa pada saat penyusunan harga penawaran (28 (dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran); a = Koefisien tetap yang terdiri dari keuntungan dan overhead, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15; b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb. Dengan penjumlahan a+b+c+d+.....dst adalah 1,00; Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan; Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada saat penyusunan harga penawaran (28 (dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran)”. Catatan : (a) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh departemen teknis; (b) Penetapan koefisien komponen kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait. Perlu dicatat pula, bahwa ketentuan dalam butir (d) dan (e) di atas “hanya berlaku” untuk kontrak tahun jamak (multi years) dengan kenaikan harga normal (tidak ada lonjakan harga). Dengan uraian di atas, maka Pasal-pasal dalam Keppres 80/2003 yang dapat digunakan sebagai landasan untuk “menafsirkan” perlu tidaknya eskalasi hanyalah seperti yang diuraikan dalam butir (c) dan (e) saja. Selanjutnya “penafsiran” tentang sejauh mana kenaikan harga BBM perlu direspons dengan eskalasi perlu “difokuskan” pada pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti: apakah mengakibatkan lonjakan harga di pasar, adakah terjadi gangguan industri di lapangan? Menurut hemat kami, kenaikan harga BBM pada tanggal 23 Mei 2008 yang lalu sama sekali tidak menimbulkan gejala-gejala tersebut.
3. Dapatkah SE Mendagri yang “melarang” eskalasi harga atas proyek-proyek yang dibiayai APBD pada tahun 2005 dijadikan yurisprudensi?
Pada tahun 2005 ketika pemerintah menaikkan harga BBM sebanyak dua kali, Menteri Dalam Negeri justru menerbitkan Surat Edaran No.9000/81/57 Tanggal 3 Januari 2006 yang intinya melarang adanya eskalasi harga untuk proyek-proyek TA 2005 yang dibiayai APBD di seluruh Indonesia. Keputusan Mendagri tersebut dijalankan oleh hampir seluruh Pemda tanpa gejolak yang berarti! Memang ada beberapa Pemda yang “membandel” antara lain Pemerintah Kabupaten Bogor dengan alasan dana untuk eskalasi sudah “terlanjur” dianggarkan dalam APBD 2006 dan sudah disetujui DPRD setempat. Pihak Pemkab Bogor rupanya lebih berpedoman pada surat Menteri Keuangan No.105/PMK.06/2005 Tanggal 9 November 2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005 (seperti yang sudah disebutkan dalam butir 1). “Terus terang saja kami bingung dengan munculnya surat Mendagri tersebut, sebab dalam surat Menteri Keuangan eskalasi terhadap proyek 2005 dibolehkan, dan dalam APBD Pemkab Bogor tahun 2006, dana untuk eskalasi itu sudah dianggarkan dan disetujui DPRD dalam bentuk dana cadangan” kata Kabag Program dan Pengendalian Pemkab Bogor, Ir Hj Syarifah Sofiah, seperti yang dikutip harian Sinar Harapan terbitan 10 Februari 2006. Pengalaman di atas jelas membuktikan bahwa pemerintah pusat seharusnya satu dalam kata dan tegas dalam memberikan arahan sehingga jajaran Pemda tidak larut pada pilihan “boleh” walaupun belum tentu “perlu” melakukan eskalasi. Yang pasti, SE Mendagri tersebut dapat dijadikan yurisprudensi bahwa adanya kenaikan BBM tidak serta merta harus diikuti dengan eskalasi harga.
4. Cukupkah waktu untuk melakukan eksekusi di lapangan sampai akhir tahun anggaran 2008?
Apabila pemerintah ternyata menyetujui eskalasi harga, maka kita akan dihadapkan pada alokasi waktu yang sangat terbatas, sehingga dikhawatirkan timbul persoalan lain yang tidak kalah peliknya di lapangan. Waktu yang tersedia untuk TA 2008 tinggal lima bulan lagi (Juli~Desember 2008), dikhawatirkan tidak cukup untuk serangkaian operasi yang harus dilakukan seandainya pemerintah memilih opsi eskalasi harga, antara lain untuk: Proses administrasi keputusan pemerintah, Revisi DIPA, perhitungan ulang atas pekerjaan yang sudah berjalan, Amandemen Kontrak, ada kemungkinan membahas APBN-P/APBD-P dengan DPR/DPRD, dan lain sebagainya. Permintaan eskalasi dari berbagai pihak perlu dicermati dengan hati-hati. Apa pun keputusannya, tentu tidak akan sanggup memuaskan semua pihak. Pasti menimbulkan pro-kontra. Menolak eskalasi akan dirasakan sebagai tindakan yang “tidak populis” oleh sebagian kelompok masyarakat terutama dari kalangan penyedia barang/jasa, apalagi oleh mereka yang “cengeng” dan hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk tujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi di saat yang sama, menolak eskalasi juga berarti menghemat anggaran pemerintah (uang rakyat). Apabila dikaitkan dengan isu kenaikan harga BBM sebagai initial cause, maka pilihan menolak eskalasi justru berada di dalam logical loop yang benar, yaitu sebagai berikut: Kenaikan harga BBM dipilih karena pemerintah ingin mengurangi subsidi; Pengurangan subsidi ditempuh karena pemerintah ingin menyelamatkan APBN. Menolak eskalasi juga bertujuan untuk menyelamatkan APBN seperti halnya kenaikan BBM tadi. Jadi, melalui diskusi ini kami ingin mengajak sidang pembaca untuk memahami argumentasi seandainya pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan eskalasi..... ■ (AP) L K P P © 2008 - LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
.jpg)
.jpg)