Peningkatan Sistem/Mekanisme Kerja DPU

Suatu organisasi yang baik tentunya harus memiliki sistem yang tertata rapi yang tercermin pada struktur organisasi yang dapat menggambarkan tugas, tanggung jawab, wewenang masing-masing bagian dari struktur sebagai bagian dari sistem.
Bedasarkan pengalaman selama 2 (dua) tahun menjadi bagian dari sistem di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong (SOTK berdasarkan Perda 10/2007), sangat dirasakan perlunya peningkatan sistem dan tata kerja (kalau tidak mau dikatakan 'revolusi') di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dimaksud.
'Kekurangan' yang ada, bila diinventarisir adalah :

1. Tidak adanya kejelasan dan konsistensi visi dan misi yang ingin dicapai.
2. Tidak adanya pedoman pelaksanaan/panduan teknis pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
3. Tidak adanya standar penilaian kinerja kegiatan
   
4. Kurang/tidak adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi diantara tiap bidang/sekretariat.
5. Kurangnya respon terhadap peraturan baru di bidang pekerjaan umum.
6. Tidak adanya standar kompetensi personel minimal.
7. Kurangnya responsibilitas pejabat struktural dalam pelaksanaan tugas

Kekurangan-kekurangan tersebut diatas berimbas pada suasana kerja yang terkesan asal jalan tanpa ada upaya-upaya peningkatan pencapaian kinerja pada setiap tahunnya.

Langkah awal dalam upaya 'revolusi' sistem adalah dengan menetapkan visi dan misi yang disepakati bersama secara bulat.
Dengan demikian setidaknya setiap insan dalam Dinas 'tahu' akan dibawa kemana Dinas kedepannya dan apa perannya dalam pencapaian tujuan tersebut.
Mekanisme rapat/forum diskusi perlu dilembagakan guna menambah wawasan, alih pengetahuan dan penyamaan persepsi terhadap suatu permasalahan.
Dari sini diperlukan peran pimpinan sebagai fasilitator sekaligus motivator, bukan sebagai provokator dan destructor mental bawahan.